Modus korupsi haji 2024 mulai terungkap! KPK dalami adanya jual beli kuota haji 2024 dengan batas pelunasan hanya 5 hari untuk jemaah lama.

Di tengah besarnya harapan jutaan umat Muslim Indonesia untuk bisa berangkat haji, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Ibadah yang seharusnya dijalani dengan penuh ketulusan ternyata disebut-sebut dicederai oleh praktik jual beli kuota.

Kini, kasus tersebut sedang ditelusuri oleh KPK, yang menemukan adanya dugaan modus tersembunyi mulai dari aturan pelunasan biaya yang terlalu singkat hingga permainan kuota tambahan dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

Jamaah Lama Diberi Tenggat Waktu 5 Hari untuk Pelunasan

Dilansir dari Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan adanya modus korupsi haji 2024 yang berkaitan dengan jual beli kuota haji khusus. Salah satu pola yang mencurigakan adalah aturan pelunasan biaya haji khusus yang hanya diberi waktu 5 hari.

Menurut KPK, aturan yang dibuat terlalu mepet ini justru membuat banyak jemaah lama tidak mampu melunasi biaya tepat waktu. Alhasil, kuota yang seharusnya terisi oleh mereka menjadi sisa. Sisa kuota inilah yang kemudian diduga dijadikan “lahan basah” untuk diperjualbelikan.

“Penyidik juga mendalami modus pengaturan jangka waktu pelunasan yang dibuat mepet atau ketat bagi calon jemaah haji khusus yang telah mendaftar dan mengantri sebelum tahun 2024, yaitu hanya dikasih kesempatan waktu 5 hari kerja,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jumat (12/9/2025).

Keterangan ini diperoleh KPK usai memeriksa Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penyelenggara Haji, Moh Hasan Afandi, pada Kamis (11/9/2025).

Kuota Khusus Tambahan dari Arab Saudi yang Diperjualbelikan

Tak berhenti di situ, dilansir juga dari Kompas, KPK juga menemukan adanya pola lain. Budi Prasetyo menyebut kuota haji khusus tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi justru diperjualbelikan. Ironisnya, kuota itu bukan hanya dijual antarbiro perjalanan haji, tetapi juga langsung kepada sesama calon jemaah.

“Ada yang juga diperjualbelikan antarbiro, dan ada juga yang langsung diperjualbelikan kepada para calon jemaah,” ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, kuota tambahan tersebut awalnya dialokasikan melalui asosiasi biro perjalanan haji. “Ada beberapa asosiasi. Kalau tidak salah ada 12 atau 13 asosiasi yang membawahi beberapa biro perjalanan,” ujarnya.

KPK resmi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025, setelah sebelumnya meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Juga : Miris! KPK Sebut 8.400 Jemaah Jadi Korban Korupsi Haji 2024!

Kerugian Mencapai Triliunan

Masalah jual beli kuota haji ini bukan hanya soal teknis pelunasan atau biro perjalanan, tetapi juga berdampak besar pada keuangan negara. Berdasarkan hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

Sebagai langkah lanjut, KPK mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Di sisi lain, Pansus Angket Haji DPR RI juga ikut menyoroti kasus ini. Mereka menemukan adanya kejanggalan pada pembagian kuota tambahan dari Arab Saudi yang jumlahnya mencapai 20.000.

Sayangnya, pembagian itu tidak sesuai regulasi yang berlaku. Dari 20.000 kuota tambahan, Kementerian Agama membaginya 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, sesuai Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019, porsi kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen, bukan 50 persen.

Budi Prasetyo menambahkan, KPK juga tengah mendalami soal jemaah yang baru mendaftar di 2024 tetapi bisa langsung berangkat. “Saksi didalami bagaimana secara teknis jemaah haji khusus yang urutannya paling akhir (baru membayar 2024) namun bisa langsung berangkat,” jelasnya.

Kasus ini masih terus dalam proses penyidikan oleh KPK. Namun perlu digarisbawahi, kasus dugaan korupsi haji 2024 sama sekali tidak melibatkan Ventour Travel.

Tahukah sahabat? Negara ini sisihkan 5% kuota haji fakir miskin. Sahabat ingin tahu negara apa itu? Yuk Cari Tahu selengkapnya di sini!

Pemerintah Maladewa menunjukkan perhatian besar pada warganya yang kurang mampu dengan menghadirkan kebijakan unik dalam penyelenggaraan haji. Bayangkan, mereka menyisihkan sebagian kuota haji khusus untuk fakir miskin agar bisa merasakan indahnya ibadah ke tanah suci.

Kebijakan ini bukan hanya langkah berani, tapi juga bukti nyata bahwa setiap umat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Kuota Haji Khusus Fakir Miskin di Maladewa

Dilansir dari Himpuh, Pemerintah Maladewa menunjukkan perhatian besar pada warganya yang kurang mampu dengan kebijakan unik di penyelenggaraan haji. Dari total 1.000 kuota haji yang diberikan Arab Saudi setiap tahun, sebanyak 50 kursi khusus dialokasikan untuk fakir miskin, atau sekitar 5% dari keseluruhan kuota.

Sisanya dibagi menjadi 100 kursi untuk pejabat negara dan petugas pendamping, serta 850 kursi reguler bagi jemaah yang membayar iuran ke Badan Haji. Namun, Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, baru-baru ini mengambil langkah tegas: memangkas kuota pejabat setelah muncul kritik soal penyalahgunaan jatah haji yang kerap diberikan kepada keluarga mereka agar bisa lolos antrean panjang.

Tak berhenti di situ, pemerintah Maladewa juga tengah menyiapkan aturan baru, mulai dari kuota khusus bagi jemaah lanjut usia di atas 65 tahun, larangan berhaji lebih dari sekali dalam 5 tahun, hingga prioritas bagi mereka yang baru pertama kali berangkat. Sebuah langkah nyata agar kesempatan berhaji bisa dirasakan lebih merata oleh rakyatnya.

Baca Juga : Hot News! Kuota Haji 2026 Indonesia Reguler 92% & Khusus 8%!

Maladewa, Negara 100% Muslim dengan Kebijakan Pro-Rakyat

Bagi sahabat yang belum tahu, Maladewa adalah negara kepulauan yang seluruh penduduknya beragama Islam. Di negeri ini, Islam bukan sekadar agama mayoritas, tetapi juga dijadikan dasar hukum negara. Sejarah panjangnya bahkan mencatat bahwa masyarakat Maladewa berasal dari keturunan pendatang berbagai bangsa, mulai dari Arab, Malaya, Madagaskar, Indonesia, hingga China.

Kebijakan pro-rakyat kecil dalam urusan haji ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan negara tetangga, Malaysia. Melalui Tabung Haji, Malaysia menanggung subsidi besar bagi jemaah berpenghasilan rendah.

Pada 2025, kelompok B40 (lapisan 40% masyarakat dengan penghasilan terendah) hanya membayar sekitar RM15.000 (sekitar Rp58 juta), sementara sisanya disubsidi hingga RM18.300. Luar biasa bukan, sahabat?

Baca Juga : Aturan Baru Haji 2026 Dari Saudi! Semua Ada di Nusuk Masar!

Nah, untuk sahabat yang ingin berangkat haji dengan layanan terbaik, Ventour Travel siap menjadi teman perjalanan spiritual sahabat. Dengan izin resmi Kemenag, jadwal keberangkatan yang jelas, bimbingan ibadah yang mendalam, serta fasilitas yang nyaman, Ventour Travel selalu mengutamakan ketenangan dan kenyamanan jemaah.

Tak perlu khawatir dengan antrean panjang, insyaAllah bersama Ventour Travel sahabat bisa lebih fokus pada ibadah tanpa ribet memikirkan hal teknis. Jadi, yuk wujudkan panggilan suci ini bersama Ventour Travel!

Benarkah petugas haji kini tak harus beragama Islam di daerah minoritas? DPR dan pemerintah akhirnya sepakat, simak penjelasannya di sini!

Tahukah sahabat, baru-baru ini DPR RI dan pemerintah membuat keputusan yang cukup menarik perhatian? Mereka sepakat bahwa Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di daerah-daerah dengan jumlah umat Muslim minoritas tidak lagi diwajibkan harus beragama Islam.

Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan, agar pelayanan jemaah haji tetap berjalan lancar tanpa kendala keterbatasan petugas.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa petugas non-Muslim hanya akan ditempatkan di area tertentu, seperti embarkasi di daerah minoritas, bukan di Tanah Haram. Dengan begitu, pelayanan tetap bisa maksimal, namun tetap menjaga prinsip-prinsip syariat haji.

Petugas Haji Non-Muslim Hanya di Embarkasi

Dilansir dari Kompas, kesepakatan ini diambil dalam rapat Panja Komisi VIII DPR RI terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

“Disepakati (petugas haji non-Muslim) itu yang embarkasi,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto usai rapat tersebut, Jumat.

Bambang menjelaskan, penempatan petugas non-Muslim ini akan berlaku di embarkasi daerah minoritas Muslim, seperti Manado dan Papua. “Jadi embarkasi itu kan misalnya di daerah-daerah yang Muslim minoritas, maka petugasnya kan bisa macam-macam; petugas kesehatan di embarkasi itu bisa non-Muslim,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan petugas haji non-Muslim tidak akan bersentuhan langsung dengan Tanah Haram di Mekkah. “Jadi itu sebetulnya tim pemerintah itu berharap bahwa kalau misalnya itu di minoritas, misalnya di Manado, di Papua, misalnya itu kan, (petugas) dokter apa sebagainya, kan bisa saja non-Muslim jadi petugasnya,” ucap Bambang.

Menurutnya, pengerahan petugas non-Muslim sebenarnya bukan hal baru. Praktik ini sejatinya sudah berjalan di lapangan. Karena itu, pemerintah dan DPR sepakat menghapus pasal dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU yang sebelumnya mewajibkan petugas haji harus Muslim.

Ada Batasan Jelas untuk Petugas Haji Non-Muslim

Sementara itu, dilansir dari Madain News, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, turut menanggapi rencana keterlibatan petugas haji non-Muslim. Ia menekankan adanya batasan yang akan diatur secara jelas melalui Peraturan Menteri (Permen).

“Tapi tentu ada batasannya. Selama itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya misalnya, dalam agama istilahnya muamalah, urusan sosialnya,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Dahnil mencontohkan bahwa bidang pekerjaan seperti IT, administrasi, hingga petugas di embarkasi haji bisa dijalankan oleh non-Muslim. “Misalnya IT, administrasi itu enggak ada masalah sampai di embarkasi misalnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa petugas non-Muslim tidak akan bersinggungan dengan aspek ibadah yang bersifat syariat. “Kalau sampai Jeddah juga enggak ada masalah, selama itu tidak melanggar syariat, prinsipnya itu, jadi selama itu tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto juga menyebut bahwa praktik keterlibatan PPIH non-Muslim sejatinya sudah berjalan di lapangan. “Kalau misalnya itu di minoritas, misalnya di Manado, di Papua, misalnya itu kan, (petugas) dokter apa sebagainya, kan bisa saja non-Muslim jadi petugasnya,” kata Bambang.

Baca Juga : Miris! KPK Sebut 8.400 Jemaah Jadi Korban Korupsi Haji 2024!

Ia menambahkan, aturan dalam DIM yang mewajibkan petugas haji beragama Islam justru akan menyulitkan praktik di lapangan. Karena itu, syarat perekrutan petugas nantinya akan diatur lebih fleksibel melalui Permen. “Tidak kita atur dalam undang-undang supaya lebih fleksibel. Itu dihapus, nanti akan diatur dalam peraturan menteri. Karena kalau misalnya peraturan menteri itu kan persyaratan, persyaratan itu bisa fleksibel,” pungkas Bambang.

Di tengah berbagai kebijakan baru terkait penyelenggaraan haji, sahabat tentu ingin memastikan perjalanan hajinya berjalan aman, nyaman, dan penuh ketenangan hati.

Bersama Ventour Travel, sahabat tidak hanya mendapatkan layanan profesional dengan pembimbing berpengalaman, tapi juga fasilitas premium mulai dari manasik haji yang terstruktur, akomodasi nyaman, hingga tim pendamping yang siap mendampingi ibadah dari awal hingga akhir.

Ventour Travel juga memiliki reputasi terpercaya dan izin resmi, sehingga sahabat tidak perlu khawatir soal legalitas maupun kualitas layanan.

Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya wujudkan niat suci sahabat menunaikan ibadah haji dengan penuh kekhusyukan bersama Ventour Travel.

Revisi UU Haji dan Umrah resmi turunkan usia minimal berhaji menjadi 13 tahun! Yuk simak aturan terbaru revisi UU Haji dan Umrah di sini!

Dilansir dari Himpuh, Pembahasan revisi RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah akhirnya mencapai titik penting. Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati perubahan aturan batas usia minimal jemaah haji.

Jika sebelumnya usia minimal ditetapkan 18 tahun, kini sahabat sudah bisa berangkat haji mulai usia 13 tahun. Perubahan ini tentu membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk merasakan indahnya perjalanan spiritual ke Tanah Suci.

Proses Pembahasan Hingga Keputusan 

keputusan menurunkan usia minimal keberangkatan haji ternyata bukan proses yang singkat. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan, keputusan ini dihasilkan setelah perdebatan cukup panjang dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

“Oh banyak. Banyak perdebatan alot. Banyak. Misalnya tentang umur keberangkatan,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, usulan awal batas usia minimal haji ditetapkan 18 tahun. Namun setelah melalui pembahasan yang intens, akhirnya angka tersebut diturunkan menjadi 13 tahun.

“Yang awal itu kan 18 (tahun), sekarang jadi 13 (tahun),” ucapnya.

Baca Juga : Hot News! Kuota Haji 2026 Indonesia Reguler 92% & Khusus 8%!

Tidak berhenti di situ, menurut Bambang, sempat muncul wacana penggunaan frasa “umur 13 tahun atau sudah menikah”. Namun, pemerintah menolak frasa tersebut karena dikhawatirkan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Jadi tadinya itu disebutkan umur 13 tahun atau sudah menikah, kan gitu. Kalau misalnya 13 atau sudah menikah, berarti menikah di bawah 13. Itu kan nggak boleh dalam Undang-Undang Pelindungan Anak. Kita pemerintah memberikan pandangan seperti itu, akhirnya diubah,” jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menambahkan bahwa rapat pembahasan DIM RUU Haji dan Umrah kali ini dihadiri sejumlah perwakilan dari pihak pemerintah. Hadir antara lain perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dengan kesepakatan ini, usia minimal jemaah haji kini resmi dipatok pada 13 tahun. Perubahan aturan ini diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus tetap memperhatikan aspek perlindungan anak dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ibadah Haji Lebih Nyaman Bersama Ventour Travel

Bagi sahabat yang berencana menunaikan ibadah haji, keputusan ini tentu menjadi angin segar. Apalagi, perjalanan suci ke Tanah Haram akan semakin bermakna jika dilakukan bersama penyelenggara terpercaya. Salah satunya adalah Ventour Travel, yang dikenal sebagai biro perjalanan haji dan umrah resmi, berizin, serta selalu mengutamakan kenyamanan jamaahnya.

Baca Juga : Aturan Baru Haji 2026 Dari Saudi! Semua Ada di Nusuk Masar!

Ventour Travel menghadirkan layanan eksklusif mulai dari bimbingan manasik yang detail, akomodasi hotel berbintang dekat Masjidil Haram dan Nabawi, hingga pendampingan pembimbing ibadah yang berpengalaman. Ditambah lagi, jadwal keberangkatan yang fleksibel memudahkan sahabat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, wujudkan niat suci berhaji bersama Ventour Travel karena perjalanan ibadah sahabat layak mendapatkan yang terbaik.

DPR dan Pemerintah sepakat! Komposisi kuota haji 2026 tak berubah, untuk Reguler 92% dan khusus 8%. Cek Info lengkap buat sahabat calon haji!

Kabar terbaru dari DPR dan pemerintah akhirnya bikin lega banyak calon jemaah haji. Saat ini, keduanya masih membahas revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan salah satu isu paling krusial adalah soal pembagian kuota haji.

Nah, hasil kesepakatan menetapkan bahwa komposisi kuota tetap sama seperti sebelumnya, yaitu 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus. Artinya, sahabat yang sedang menanti giliran berangkat bisa sedikit lebih tenang karena tidak ada perubahan besar dalam pembagian kuota tahun ini.

Kuota Haji 2026 Tetap Sama: 92% Reguler, 8% Khusus

Kabar terbaru dari Senayan bikin banyak calon jemaah haji bisa bernapas lega. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa pembagian kuota haji tahun 2026 tidak mengalami perubahan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, 92 persen diperuntukkan bagi jemaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

“Kuota haji khusus nanti tetap seperti awal, 92% reguler dan 8% khusus. Untuk tambahan tetap diatur oleh Kementerian, lalu dilaporkan ke DPR,” ujar Singgih di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Artinya, sahabat calon jemaah bisa merasa lebih tenang karena aturan dasar pembagian kuota haji tidak bergeser dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga : Aturan Baru Haji 2026 Dari Saudi! Semua Ada di Nusuk Masar!

Tambahan Kuota Bisa Disesuaikan

Meski begitu, Singgih menekankan bahwa pembagian kuota ini tidak mengenal batas minimal atau maksimal. Angka 92% dan 8% menjadi acuan, tapi bukan aturan yang benar-benar kaku.

“Kuota haji khusus nggak ada minimal, langsung 92% dan 8%,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, jika pemerintah mendapatkan tambahan kuota dari Arab Saudi, komposisinya bisa kembali dibahas. “Kalau ada tambahan tidak saklek 92%, 8%. Tapi berdasarkan nanti aturan dari Kementerian. Karena kita menyadari nanti misalnya terlalu mepet, nah itu misalnya 40.000 misalnya,” ucapnya.

Baca Juga : Doa Agar Cepat Naik Haji Bersama Keluarga! Amalkan ini!

Menurut Singgih, DPR bersama Kementerian akan menyesuaikan tambahan kuota dengan mempertimbangkan aspek teknis, kesiapan keuangan, hingga kemampuan operasional. “Ternyata jumlahnya besar, itu kita lihat dulu. Kita rapat dulu dengan Kementerian, bagaimana komposisinya, keuangannya BPKH, dan apakah masih bisa kita kejar,” tambahnya.

Nah sahabat, buat yang ingin berangkat lebih cepat tanpa harus menunggu antrean panjang, program Haji Khusus bersama Ventour Travel bisa jadi solusi terbaikdan sudah mengantongi 𝐈𝐳𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐣𝐢 𝐍𝐨.𝟎𝟐𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟗𝟐𝟏𝟔𝟖𝟕𝟎𝟎𝟎𝟐. Ventour Travel menghadirkan pelayanan premium mulai dari hotel dekat Masjidil Haram & Nabawi, bimbingan manasik eksklusif, hingga tim pendamping profesional yang siap mendampingi ibadah sahabat agar lebih khusyuk dan nyaman.

Jangan tunggu terlalu lama! Amankan kursi Haji Khusus Ventour Travel sekarang juga, wujudkan impian berhaji dengan lebih cepat, tenang, dan penuh kenyamanan. ✨🙏

Mau tahu aturan baru Haji 2026? Semua layanan kini wajib lewat Nusuk Masar. Simak apa saja yang berubah dan cara jemaah mengaksesnya!

Kabar baru datang dari Arab Saudi menjelang musim Haji 2026. Kementerian Haji dan Umrah resmi menetapkan aturan operasional yang akan mengubah cara jamaah internasional mengakses layanan ibadah suci ini.

Dilansir dari Himpuh, Mulai dari pemesanan akomodasi, transportasi, katering, hingga penyembelihan hewan kurban, semuanya kini terpusat melalui operator resmi Saudi dengan sistem Nusuk Masar. Kehadiran aturan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah besar menuju pelayanan Haji yang lebih tertata, transparan, dan memberikan ketenangan bagi setiap jamaah.

Pemesanan Tenda Wajib Lewat Nusuk Masar

Dalam kebijakan terbaru Haji 2026, pemerintah Arab Saudi menetapkan batas akhir global pada 23 Agustus 2025 untuk pemesanan tenda di Mina dan Arafah. Semua jamaah dari berbagai negara wajib menyelesaikan pemesanan sebelum tanggal tersebut.

Tidak hanya itu, seluruh transaksi kini harus dilakukan melalui platform Nusuk Masar, dengan setoran awal (deposit) yang sudah ditentukan. Aturan ini hadir untuk memastikan setiap pembayaran tercatat resmi, lebih transparan, dan aman dari praktik tidak bertanggung jawab.

Baca Juga : Asuransi Umroh: Apa Saja Manfaatnya Saat Di Tanah Suci?

Kurban Resmi & Aturan Medis untuk Jamaah

Arab Saudi juga menegaskan bahwa Proyek Adahi ditetapkan sebagai satu-satunya kanal resmi pembelian hewan kurban (qurban/hadyu) di seluruh dunia. Dengan begitu, jamaah tidak lagi diperbolehkan membeli langsung dari peternak atau lewat jalur pribadi. Tujuannya adalah menjaga kualitas hewan kurban, sekaligus mencegah pencucian uang dan penghindaran pajak.

Selain itu, mulai musim Haji 2026, jamaah wajib melampirkan sertifikat medis yang membuktikan dirinya layak melakukan perjalanan jauh. Lembaga penyelenggara haji nasional juga diwajibkan bekerja sama dengan penyedia layanan medis resmi Saudi untuk memastikan perawatan di lapangan berjalan maksimal.

Kementerian Haji Saudi juga menegaskan “Seluruh regulasi ini bertujuan memastikan transparansi, keamanan, dan keseragaman pelayanan bagi semua jamaah.” (dikutip dari The Islamic Information)

Melihat aturan baru ini, sahabat tentu semakin sadar pentingnya memilih penyelenggara perjalanan ibadah yang resmi, berpengalaman, dan amanah. Bersama Ventour Travel, sahabat bisa melangkah dengan tenang, karena seluruh layanan sudah sesuai aturan resmi Kemenag dan terbukti memberangkatkan ribuan jamaah dengan pelayanan terbaik.

Ventour Travel hadir bukan hanya sebagai penyedia perjalanan, tapi juga sebagai pendamping ibadah yang memastikan sahabat merasa aman, nyaman, dan fokus pada kekhusyukan ibadah. Mulai dari bimbingan ibadah, akomodasi yang nyaman, hingga layanan pendampingan penuh semuanya disiapkan untuk membuat perjalanan sahabat semakin berkesan.

Yuk, wujudkan impian suci sahabat bersama Ventour Travel sebagai Travel Umroh & Haji Terbaik. Klik sekarang untuk konsultasi dan temukan paket umroh yang paling sesuai untuk sahabat!