Berita Terbaru! Jadwal Penerbangan Haji 2026 Resmi Dirilis!

Arab Saudi resmi merilis kalender operasional penerbangan Haji 2026 (1447 H). Yuk, catat tanggal pentingnya dan mulai persiapan ibadah haji!

Gambar 1 : Arab Saudi Umumkan Jadwal Resmi Penerbangan Haji 2026

Tahun 2026 nanti, perjalanan menuju Tanah Suci semakin jelas arahnya. Dilansir dari Himpuh, Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation/GACA) merilis kalender operasional penerbangan Haji 2026 (1447 H). Jadwal ini disusun dengan sangat presisi untuk mengatur arus jutaan jamaah yang akan keluar-masuk Kerajaan melalui berbagai bandara utama.

Tanggal Masehi dijadikan rujukan utama apabila terdapat perbedaan dengan kalender Hijriah sehingga seluruh pihak bisa menyiapkan keberangkatan dengan lebih pasti dan terencana.

Dua Fase Penting: Kedatangan dan Kepulangan Jamaah

Nah, sahabat, biar perjalanan Haji 2026 nanti bisa berjalan lancar dan tertib, Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) telah membagi operasional penerbangan menjadi dua fase yaitu fase kedatangan dan fase kepulangan.

  • Fase Kedatangan (Arrival Phase), seluruh penerbangan yang membawa jamaah haji hanya diperbolehkan mendarat antara Sabtu, 18 April 2026 (1 Dzulqa‘dah 1447 H) hingga Kamis, 21 Mei 2026 (4 Dzulhijjah 1447 H) dengan batas akhir pukul 23.59 GMT. Artinya, semua penerbangan menuju Tanah Suci harus berada dalam rentang waktu ini agar arus kedatangan jamaah bisa diatur seefisien mungkin.
  • Fase Kepulangan (Departure Phase) dijadwalkan mulai Sabtu, 30 Mei 2026 (13 Dzulhijjah 1447 H) hingga Selasa, 30 Juni 2026 (15 Muharram 1448 H), juga dengan batas akhir 23.59 GMT. Jadwal ini sudah mempertimbangkan kemungkinan Dzulqa‘dah berlangsung 30 hari, sehingga memberikan ruang fleksibilitas bagi rotasi armada, pengaturan slot bandara, dan manajemen kepulangan jamaah yang padat.

Tenggat Maskapai dan Pentingnya Kepastian Jadwal

Tak hanya jamaah yang perlu bersiap, maskapai penerbangan juga punya tenggat waktu ketat dari GACA. Semua maskapai baik reguler maupun charter wajib mengajukan permohonan penerbangan haji antara Minggu, 24 Agustus 2025 (1 Rabi‘ul Awwal 1447 H) hingga Kamis, 12 Maret 2026 (23 Sya‘ban 1447 H).

Gambar 2 : Persiapan Haji 2026 dengan Maskapai

Selain itu, maskapai juga diimbau memfinalkan kontrak dengan misi haji sedini mungkin, agar bisa menyesuaikan dengan ketersediaan akomodasi jamaah di Makkah dan Madinah. Hal ini penting banget supaya semua layanan mulai dari transportasi udara, penginapan, hingga logistik berjalan selaras tanpa hambatan.

Jika nantinya ada perbedaan penanggalan antara kalender Hijriah dan Masehi, GACA menegaskan bahwa tanggal Masehi (Gregorian) akan menjadi acuan utama dalam operasional penerbangan. Tak main-main, otoritas juga menyebutkan bahwa langkah hukum siap ditempuh terhadap operator yang melanggar regulasi transportasi haji.

Untuk hal-hal teknis, GACA bahkan sudah menyediakan jalur komunikasi resmi. Maskapai bisa langsung menghubungi Hajj and Umrah Affairs GACA via hud@gaca.gov.sa untuk konsultasi atau klarifikasi lebih lanjut.

Baca Juga : Adil! Pemerataan Antrean Haji 26 Tahun Dari Aceh Ke Papua!

“Quick Facts” – Haji 2026 (1447 H)

Gambar 3 : Jadwal Resmi Penerbangan Haji 2026
  • Kedatangan: 18 April – 21 Mei 2026 (1 Dzulqa‘dah – 4 Dzulhijjah 1447 H)
  • Kepulangan: 30 Mei – 30 Juni 2026 (13 Dzulhijjah 1447 H – 15 Muharram 1448 H)
  • Pengajuan Slot Maskapai: 24 Agustus 2025 – 12 Maret 2026
  • Acuan Tanggal: Masehi diutamakan jika ada selisih dengan Hijriah
  • Penegakan: Sanksi bagi pelanggaran ketentuan transportasi haji

Kenapa Jadwal Ini Penting? Penetapan jadwal sejak jauh hari ini bukan sekadar soal tanggal, sahabat. Penguncian window kedatangan dan kepulangan lebih awal memberi kepastian bagi semua pihak yang terlibat mulai dari penjadwalan penerbangan, rotasi awak, slot bandara, hingga manajemen ground handling.

Dengan begitu, potensi penumpukan jamaah di puncak musim haji bisa dikurangi, dan seluruh proses ibadah menuju Tanah Suci akan terasa lebih tenang, nyaman, dan teratur.

Melihat jadwal resmi yang sudah diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, kini saatnya sahabat mulai menyiapkan langkah menuju Tanah Suci. Dengan kepastian waktu yang sudah dirilis, sahabat bisa merencanakan ibadah haji dengan lebih matang, tanpa terburu-buru dan tanpa rasa khawatir akan antrean panjang.

Baca Juga : Kuota Haji 2026 Indonesia: Lebih Banyak Atau Justru Menurun?

Bersama Ventour Travel, sahabat dapat memilih program Haji Khusus maupun Haji Furoda yang resmi, berizin Kementerian Agama, dan dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal selama beribadah.

Mulai dari proses keberangkatan, akomodasi di Makkah dan Madinah, hingga bimbingan ibadah yang hangat dan profesional semua sudah dipersiapkan agar sahabat bisa fokus menunaikan rukun Islam kelima dengan tenang dan khusyuk.

Yuk, konsultasikan perjalanan Haji Khusus atau Haji Furoda sahabat bersama tim Ventour Travel!

Inovasi Ramah Lingkungan! Saudi Ubah Sampah Jadi Listrik!

Bagaimana cara Arab Saudi menyulap sampah jadi listrik untuk menerangi Masjidil Haram? Simak inovasi ramah lingkungan yang bikin kagum dunia!

Gambar 1 : Arab Saudi Ubah Sampah Jadi Listrik untuk Menerangi Masjidil Haram

Arab Saudi tak henti berinovasi dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji dan umroh. Tak hanya fokus pada kenyamanan jamaah, kini mereka melangkah lebih jauh menyulap sampah menjadi sumber energi listrik dan air bersih untuk jutaan peziarah di Tanah Suci.

Dilansir dari Himpuh, Inovasi luar biasa ini diperkenalkan dalam Forum Riset Haji, Umroh, dan Kunjungan yang digelar di Madinah, Kamis (9/10/2025). Melalui teknologi pembakaran canggih, proyek ini tak hanya mengurangi limbah, tapi juga menghasilkan listrik dan air siap pakai bukti nyata langkah berani Arab Saudi menuju sistem ekonomi sirkular yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari 20 Ribu Ton Sampah Jadi Cahaya di Masjidil Haram

Bayangkan, setiap harinya 20.000 ton sampah padat dan 550 ton lumpur yang dihasilkan dari aktivitas para jamaah kini diolah menjadi energi. Hasilnya menakjubkan: sekitar 12.546 megawatt-jam listrik dan 22 juta liter air berhasil dipulihkan setiap hari!

Menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), proyek ini mampu mengurangi volume sampah hingga 90 persen berkat sistem pemantauan cerdas yang memastikan efisiensi tinggi di setiap prosesnya. Tak hanya sekadar mengatasi limbah, proyek ini menjadi sumber energi baru yang menopang kebutuhan ibadah jutaan jamaah haji dan umrah setiap musimnya.

Langkah ini bukan sekadar inovasi teknologi, tapi juga bukti nyata bahwa pelayanan ibadah bisa berjalan seiring dengan semangat keberlanjutan dan kepedulian terhadap bumi.

Baca Juga : Baru! Saudi Rilis Larangan Konten, Hingga Aturan Berpakaian!

Masjidil Haram yang Tak Pernah Gelap

Setiap tahun, jutaan Muslim dari seluruh penjuru dunia datang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Seluruh rangkaian ibadah berpusat di Masjidil Haram, Makkah masjid terbesar di dunia yang tak pernah padam cahayanya, siang maupun malam.

Bayangkan betapa megahnya pemandangan malam di Masjidil Haram yang diterangi oleh lebih dari 120.000 unit lampu, termasuk 6.900 lampu gantung besar dan ribuan lainnya yang menghiasi menara serta atap masjid. Semua cahaya itu menciptakan suasana yang menenangkan, menambah kekhusyukan para jamaah yang beribadah di bawah langit Makkah.

Baca Juga : Hebat! Visi 2030 Saudi Lampaui Target di Hari Nasional Ke-95

Dengan konsumsi energi sebesar itu, langkah Arab Saudi mengubah sampah menjadi listrik dan air bersih bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga manifestasi nilai spiritual bahwa menjaga kebersihan bumi juga bagian dari ibadah.

Inilah cara Arab Saudi menghidupkan makna keberlanjutan berbasis spiritualitas, selaras dengan Visi 2030 yang menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi, efisiensi energi, dan tanggung jawab ekologis.

Gambar 2 : Jamaah Ventour Travel saat Berada di Tanah Suci

Sama seperti semangat inovasi Arab Saudi, Ventour Travel juga selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah. Dengan harga yang terjangkau, pembimbing ibadah berpengalaman, serta akomodasi dan penerbangan berkualitas, Ventour memastikan sahabat merasakan perjalanan ibadah yang penuh makna dan kenyamanan.

Bersama Ventour Travel, sahabat tidak hanya berangkat menunaikan umroh, tapi juga pulang dengan hati yang lebih tenang dan pengalaman spiritual yang tak terlupakan.

Segera wujudkan niat suci sahabat bersama Ventour Travel! Hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran spesial untuk keberangkatan berikutnya.

Adil! Pemerataan Antrean Haji 26 Tahun Dari Aceh Ke Papua!

Pemerataan antrean haji di Indonesia ditargetkan rata-rata 26,4 tahun. Menteri Haji Irfan Yusuf ungkap alasan kuat di balik kebijakan ini.

Gambar 1 : Pemerataan Antrean Haji 26 Tahun Demi Keadilan bagi Jemaah di Aceh hingga Papua

Antrean keberangkatan haji di Indonesia kini tengah menjadi sorotan, sahabat. Dilansir dari Himpuh, Pemerintah menargetkan waktu tunggu rata-rata 26,4 tahun bagi calon jemaah di seluruh provinsi. Kebijakan ini bukan sekadar angka, tapi hasil dari pertimbangan panjang demi terciptanya pemerataan dan rasa keadilan bagi semua calon tamu Allah, dari Aceh hingga Papua.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, “Untuk pembagian kuota per provinsi seusai antrean, dengan begitu akan sama dari Aceh sampai Papua 26,4 tahun. Jadi ada keadilan di sana,” ujar Gus Irfan usai menghadiri wisuda di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Sabtu (4/10/2025).

Pemerataan Antrean Haji dari Aceh hingga Papua

ada kabar baik yang tengah diperjuangkan pemerintah untuk seluruh calon jemaah haji di Indonesia. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menjelaskan bahwa langkah menyetarakan masa tunggu haji antarprovinsi dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji benar-benar berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Tak hanya itu, kebijakan ini juga menjadi wujud nyata upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan pelayanan publik keagamaan.

Dengan sistem baru ini, setiap wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua akan memiliki kesempatan yang sama untuk menunaikan rukun Islam kelima tanpa lagi terbebani oleh kesenjangan geografis. Tak ada lagi istilah daerah yang antre lebih cepat atau lebih lambat. Semua diberi porsi yang adil.

Lebih jauh, Gus Irfan menegaskan bahwa model distribusi ini juga mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan haji, yang kini menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Haji dan Umrah. “Dengan skema ini masyarakat juga akan memperoleh lebih banyak manfaat dari penyelenggaraan pelayanan haji yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah,” jelasnya.

Kebijakan ini menjadi bentuk nyata dari semangat untuk menghadirkan pelayanan ibadah haji yang inklusif dan setara, tanpa melihat asal daerah atau besarnya jumlah penduduk suatu wilayah.

Baca Juga : Yuk Siapkan Sejak Muda! Ini Alasan Penting Rencanakan Haji!

Lansia Jadi Prioritas, Sulsel Paling Lama Menunggu

Meski sistem antrean akan disetarakan, sahabat tak perlu khawatir, karena pemerintah tetap memberi perhatian khusus bagi jemaah lanjut usia (lansia). Kelompok ini, yang jumlahnya sekitar 7 persen dari total pendaftar, akan tetap mendapatkan prioritas pemberangkatan agar mereka bisa segera menunaikan panggilan suci di usia senja.

Gambar 2 : Perhatian Khusus Jamaah Haji Lanjut Usia untuk Mendapatkan Prioritas Pemberangkatan

Dalam keterangannya, Gus Irfan juga memaparkan fakta menarik mengenai daerah dengan waktu tunggu terpanjang. “Terpanjang tahun ini Sulawesi Selatan, 40 tahun. Kalau yang untuk Jawa Timur masih sekitar 30 tahun,” ucapnya. Angka ini menjadi salah satu alasan mengapa pemerataan antrean haji menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diterapkan.

Saat ini, kebijakan pemerataan masa tunggu tersebut tengah dibahas bersama DPR RI, dan Kementerian Haji dan Umrah masih menunggu keputusan akhir dari pihak legislatif terkait waktu penerapannya. Meski begitu, Gus Irfan menyebut bahwa ada opsi lain yang sedang dikaji, seperti metode campuran antara sistem antrean dan jumlah penduduk. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Baca Juga : Kuota Haji 2026 Indonesia: Lebih Banyak Atau Justru Menurun?

“Sebagian menggunakan antrean dan sebagian menggunakan jumlah penduduk. Tapi itu belum mencerminkan keadilan sesungguhnya,” pungkasnya.

Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menghadirkan sistem penyelenggaraan haji yang lebih proporsional, transparan, dan adil. Harapannya, keinginan jutaan umat Muslim Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci bisa terwujud secara bertahap namun tetap berlandaskan pada semangat keadilan bagi semua.

untuk mewujudkan impian berhaji tanpa harus menunggu terlalu lama. Melalui program Haji Khusus dan Haji Furoda Ventour Travel, sahabat bisa berangkat lebih cepat dengan fasilitas resmi, pelayanan profesional, dan bimbingan ibadah yang nyaman serta sesuai syariat.

Ventour Travel berkomitmen membantu setiap calon tamu Allah berangkat dengan tenang, aman, dan penuh keberkahan. Jadi, kalau sahabat sudah siap menyambut panggilan suci lebih cepat, inilah saat terbaik untuk mulai melangkah.

Yuk konsultasikan ibadah haji Sahabat bersama Ventour Travel!

Kuota Haji 2026 Indonesia: Lebih Banyak Atau Justru Menurun?

Kuota haji 2026 Indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Apakah jumlahnya bertambah atau berkurang? Simak jawabannya di sini!

Gambar 1 : Pemerintah Arab Saudi Sudah Tetapkan Kuota Haji Indonesia 2026

Dilansir dari Himpuh, Pemerintah Arab Saudi telah memastikan kuota haji untuk Indonesia tahun 2026. Jumlahnya ternyata masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 221.000 jemaah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. “Ya, kuota haji kita itu tetap dari pemerintah Saudi Arabia, estimasinya sekitar 221.000 kuota,” ujar Dahnil di Tangerang, Senin (29/09).

Ada Potensi Tambahan Kuota Haji 2026

Meskipun kuota haji Indonesia tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 221.000 jemaah, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya penambahan di kemudian hari. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan, “Kalau ada penambahan dan sebagainya kita belum tahu. Mereka sampaikan bahwasannya kemungkinan kuota haji Indonesia itu tetap. Kalaupun ada perubahan penambahan nanti kita lihat perkembangannya,” jelasnya.

Dari total kuota tersebut, 8 persen akan dialokasikan untuk jemaah haji khusus. Namun bukan hanya soal jumlah, Dahnil juga menegaskan pentingnya menjaga penyelenggaraan haji agar benar-benar bersih dan transparan. “Besok Kejaksaan akan datang ke Kementerian Haji. Kami akan bicara untuk proses pengawasan melekat, proses pengadaan sampai dengan akhir,” katanya.

Tak berhenti di situ, proses seleksi pejabat di Kementerian Haji pun akan diperketat. Dahnil menambahkan, “Jangan sampai kemudian ketika duduk sebagai pejabat ternyata orang-orang bermasalah. Makanya kami selain melakukan assessment, kami juga melakukan screening dan tracking dengan bantuan Kejaksaan dan KPK,” tegasnya.

Baca Juga : Antrean Haji Bisa Lebih Cepat! Pemerintah Siapkan Skema Baru

Biaya, Kuota Daerah, dan Peran Syarikah

Gambar 2 : Skema Pembagian Kuota Per Provinsi di Seluruh Indonesia

Selain urusan kuota, ada hal lain yang tak kalah penting yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Menurut Dahnil, pembahasan terkait BPIH akan dilakukan bersama DPR di Komisi VIII. Salah satu topik yang akan dibahas adalah skema pembagian kuota per provinsi di mana akan ada daerah yang mendapatkan tambahan jatah, sementara sebagian lainnya mungkin mengalami pengurangan.

Di sisi layanan, pemerintah juga sudah menetapkan dua perusahaan (syarikah) yang akan menangani jemaah haji Indonesia. Dari total 150 pendaftar, akhirnya dipilih Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest. Kedua syarikah ini bukan pemain baru, karena sebelumnya juga pernah bekerja sama dalam penyelenggaraan haji.

Baca Juga : Biaya Haji 2026 Stabil! Pemerintah Fokus Perbaiki Layanan

Kabar baiknya, pemerintah berhasil menekan biaya kontrak dengan syarikah. Jika sebelumnya angkanya berada di 2.300 riyal per jemaah, kini berhasil turun menjadi 2.100 riyal per jemaah. Sebuah langkah yang diharapkan bisa meringankan beban calon jamaah sekaligus menjaga kualitas pelayanan tetap prima.

Nah bagi sahabat yang mendambakan pengalaman haji khusus dengan pelayanan terbaik dan perjalanan yang lebih nyaman, Ventour Travel siap menjadi sahabat setia dalam mewujudkannya.

Dengan layanan profesional, pendampingan penuh, serta masa tunggu haji khusus yang hanya 5-9 tahun, sahabat bisa beribadah dengan tenang tanpa khawatir urusan teknis.

Yuk, jangan tunda lagi! Saatnya wujudkan panggilan suci bersama Ventour Travel, hubungi kami sekarang dan dapatkan informasi lengkapnya!

Antrean Haji Bisa Lebih Cepat! Pemerintah Siapkan Skema Baru

Antrean haji reguler makin panjang? Pemerintah siapkan skema baru kuota nasional bikin masa tunggu lebih singkat dan merata untuk para jemaah.

Gambar 1 : Masa Antrean Haji akan Dikurangi

Bayangkan saja, di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, jemaah harus menunggu hingga 47 tahun untuk bisa berangkat haji. Sedangkan di Kayong Utara, Kalimantan Barat, masa tunggunya “cuma” 15 tahun.

Perbedaan antrean yang sangat ekstrem inilah yang menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi ini dinilai tidak adil bagi calon jemaah, sehingga pemerintah pun menyiapkan perubahan total dalam sistem pembagian kuota haji reguler agar lebih merata dan efisien.

Pola Lama Antrean Haji Dinilai Tak Sesuai Aturan

Dilansir dari Himpuh, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pola lama pembagian kuota haji reguler sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Selama ini pola lama (pembagian kuota haji reguler) tidak sesuai undang-undang,” ujar Dahnil saat ditemui di Tangerang, Senin (29/9).

Gambar 2 : Pemerintah Siapkan Skema Baru Kuota Nasional

Ia menjelaskan, kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia sebenarnya berbentuk satu paket utuh. Namun, ketika dibagi ke tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota, hasilnya tidak merata. Ada wilayah yang masa tunggunya mencapai lebih dari 40 tahun, sementara daerah lain hanya belasan tahun.

“Dengan rata-rata antreannya nanti 25 atau 26 tahun,” jelasnya. Dahnil juga mengakui bahwa aturan baru ini berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, daerah dengan antrean singkat mungkin harus rela kehilangan sebagian kuotanya, sedangkan wilayah dengan masa tunggu puluhan tahun justru akan mendapatkan tambahan jatah.

Baca Juga : Biaya Haji 2026 Stabil! Pemerintah Fokus Perbaiki Layanan

Sistem Baru Lebih Adil untuk Jemaah

Meski perubahan ini tidak mudah, Dahnil menegaskan bahwa sistem baru justru lebih adil bagi seluruh calon jemaah. Ia mencontohkan dari sisi pengelolaan dana haji, khususnya nilai manfaat yang seharusnya diterima. Selama ini, daerah dengan antrean super panjang justru tidak mendapatkan porsi imbal hasil yang sepadan. Padahal, secara logika, semakin lama seseorang menunggu, semakin besar pula manfaat yang semestinya mereka terima.

Karena itu, rencana pengaturan ulang antrean haji ini akan segera dibawa ke Komisi VIII DPR. “Kami akan rapat bersama DPR besok, sekaligus membahas persiapan haji 2026,” tutur Dahnil.

Baca Juga : Umroh Termurah Seindonesia! Siapa Cepat Pasti Dia Berangkat!

Perubahan besar ini mungkin terasa mengejutkan, namun di baliknya ada semangat untuk memberikan keadilan bagi seluruh calon jemaah di Indonesia, agar mereka yang telah menunggu puluhan tahun bisa segera melihat tanah suci tanpa harus menanggung beban antrean yang tidak wajar.

Nah bersama Ventour Travel sahabat bisa mempersiapkan perjalanan suci ini dengan lebih tenang dan nyaman dengan program haji furoda dan haji khusus. Mulai dari bimbingan manasik, layanan profesional, hingga pendampingan penuh selama di tanah suci, semuanya dirancang agar ibadah haji sahabat terasa lebih khusyuk dan berkesan.

Jadi, jangan tunda lagi untuk memantapkan niat! yuk, segera hubungi Ventour Travel dan wujudkan impian berhaji ke Baitullah!

Biaya Haji 2026 Stabil! Pemerintah Fokus Perbaiki Layanan

Biaya haji 2026 dipastikan tidak naik, apa saja langkah pemerintah menjaga pelayanan untuk ibadah haji 2026? Yuk simak detailnya di sini!

Gambar 1 : Biaya Haji 2026 Dipastikan Tak Naik

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam membenahi penyelenggaraan haji setelah berbagai persoalan mencuat pada musim haji tahun ini. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan ada tiga fokus utama perbaikan, yaitu biaya perjalanan, kesehatan jemaah, dan penataan kuota.

Soal ongkos, Irfan memastikan bahwa biaya haji 2026 tidak akan naik, meski rupiah tertekan terhadap dolar AS dan riyal Arab Saudi. “Biaya (haji 2026) tidak bertambah. Kita mengeluarkan biaya kan ada yang dolar dan riyal. Kalau gak berubah, dengan depresiasi rupiah bisa tambah Rp3 juta. Itulah bagaimana kita harus berusaha,” kata Irfan saat bertemu dengan Media Indonesia di kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bahkan mendorong agar biaya bisa ditekan lebih rendah. “Saya optimistis kalau kita bisa memangkas biaya-biaya yang tidak jelas, itu bisa diturunkan. Dan itu yang saya sampaikan. Saya juga sudah meminta izin ke Pak Presiden untuk melakukan hal-hal ekstrem dalam upaya penurunan biaya haji,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Biaya Haji 2026 Stabil, Kesehatan Jemaah Jadi Fokus Utama

Persoalan kesehatan menjadi perhatian besar pemerintah setelah musim haji 2025 meninggalkan catatan yang cukup menyentak. Dari sekitar 1.000 jemaah haji yang wafat, setengahnya berasal dari Indonesia. “Ini menjadi pukulan telak,” ungkap Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf.

Belajar dari pengalaman itu, Irfan menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan calon jemaah akan diperketat tanpa kompromi. “Lakukan SOP kesehatan sesuai dengan yang kita punya. Pemerintah Saudi juga akan mengadakan cek di bandara sana. Yang datang dan tidak layak akan dipulangkan,” tegasnya. Langkah ini diambil agar jemaah benar-benar siap secara fisik, sehingga perjalanan ibadah dapat berjalan lancar dan aman.

Baca Juga : Breaking News! Gus Irfan Dilantik Jadi Menteri Haji & Umrah!

Kuota Haji Dibenahi dengan Aturan Tegas

Selain masalah biaya dan kesehatan, pembenahan kuota juga menjadi prioritas. Irfan memastikan alokasi kuota akan kembali mengikuti aturan Undang-Undang, yaitu berdasarkan panjang antrean, bukan pemerataan semata. “Kita akan upayakan kembali ke UU, tapi jangan menimbulkan gejolak di masyarakat. Data antrean yang sekarang masih dipegang Kemenag, nanti juga jemaah yang berangkat akan diumumkan secara terbuka,” ujarnya.

Gambar 2 : Pemerintah Fokus Benahi Kuota Haji di 2026

Langkah tegas sudah dimulai, termasuk mencoret sekitar 12 ribu jemaah yang telah menyetor Rp25 juta tetapi tidak hadir saat dipanggil. Kuota petugas haji dari daerah pun ikut dipangkas, dari tiga menjadi dua orang per daerah. “Jadi tadinya petugas haji dari tiap daerah ada tiga. Sekarang kita berikan hanya dua orang. Itu bisa memangkas sangat banyak. Dan kami imbau agar petugas haji dari daerah memang yang betul-betul, karena mereka kan tugasnya melayani,” terang Irfan.

Dengan berbagai upaya efisiensi dan kolaborasi lintas sektor ini, Irfan optimistis penyelenggaraan haji Indonesia akan semakin baik. “PR kita banyak, mulai dari biaya, kesehatan, dan bagaimana kita menata kuota,” pungkasnya penuh keyakinan.

Baca Juga : Modus Korupsi Haji! Jemaah Lama Cuma Diberi 5 Hari Pelunasan

Menunaikan ibadah haji adalah perjalanan suci yang memerlukan persiapan matang, baik fisik, mental, maupun finansial. Bersama Ventour Travel, sahabat dapat merasakan pendampingan profesional mulai dari perencanaan, manasik, hingga keberangkatan, sehingga ibadah berlangsung khusyuk dan nyaman. Dengan pengalaman panjang dan layanan ramah, Ventour siap menjadi sahabat setia dalam setiap langkah menuju Baitullah.

Yuk, wujudkan niat suci sahabat bersama Ventour Travel, daftar sekarang dan amankan kuota haji impian!

Hebat! Visi 2030 Saudi Lampaui Target di Hari Nasional Ke-95

Saudi rayakan Hari Nasional ke-95 dengan deretan prestasi Visi 2030 yang mencengangkan dan melampaui target, simak pencapaiannya di sini!

Gambar 1 : Saudi Pamer Rekor Pencapaian Visi 2030 yang Lampaui Target

Bayangkan suasana meriah di seluruh penjuru Arab Saudi pada 23 September, saat negeri gurun ini merayakan Hari Nasional ke-95 dengan penuh kebanggaan. Di bawah payung ambisi besar Visi 2030, berbagai target yang awalnya disiapkan untuk jangka panjang justru berhasil dicapai lebih cepat dari rencana.

Dari sektor pariwisata yang makin gemerlap, dunia pendidikan yang kian maju, hingga teknologi digital yang melesat pesat, Kerajaan menunjukkan transformasi luar biasa yang benar-benar mencuri perhatian dunia.

Capaian Visi 2030 Arab Saudi

Siapa sangka, sebelum tahun 2030 tiba, Arab Saudi sudah melesat jauh! Dilansir dari Saudigazette, berdasarkan laporan tahunan 2024, 85 persen inisiatif Visi 2030 telah selesai atau tetap on track. Dari 1.502 inisiatif aktif, 674 di antaranya tuntas, sementara 596 lainnya berjalan sesuai jadwal. Bahkan 93 persen indikator program nasional sudah melampaui target sementara, menandakan langkah ambisius yang nyata.

Beberapa pencapaian yang seharusnya diraih enam tahun lagi justru sudah “ketok palu” lebih awal:

  • Jumlah wisatawan tembus 100 juta orang
  • Delapan situs resmi jadi Warisan Dunia UNESCO
  • Relawan capai 1,2 juta orang
  • Partisipasi tenaga kerja perempuan menyentuh 33,5%, melampaui target 30%

Transformasi Besar Saudi Menuju Visi 2030

1. Dari Haji hingga Kepemilikan Rumah

Tak hanya itu, jumlah jamaah umrah 2024 mencapai 16,92 juta, jauh melampaui target 11,3 juta. Kepemilikan rumah keluarga Saudi juga naik pesat menjadi 65,4%, padahal di 2016 baru 47%. Layanan kesehatan pun makin merata, sudah menjangkau 96,4% komunitas, mendekati target 99,5% untuk 2030.

2. Dana Investasi Publik hingga UMKM

Kesuksesan ini juga terlihat pada Dana Investasi Publik (PIF) yang kini bernilai SR3,53 triliun—lebih dari tiga kali lipat sejak program dimulai. Kontribusi sektor swasta pada PDB menanjak ke 47%, melewati target 2024.

Baca Juga : Intip Destinasi Rahasia Saudi! Bikin Umroh Makin Berkesan!

Sektor UMKM kian menggeliat dengan 7,86 juta pekerja, melampaui target tahunan. Di dunia pendidikan, empat universitas Saudi masuk 500 terbaik dunia, bahkan Universitas King Saud menembus peringkat 90 besar, sebuah prestasi nasional.

3. Rekor Teknologi, Kesehatan, dan Olahraga

Dalam teknologi, Arab Saudi memimpin dunia: peringkat pertama penggunaan internet dan kedua transformasi digital bisnis. Sektor kesehatan pun mencatat rekor, dengan Virtual Health Hospital menjadi rumah sakit virtual terbesar di dunia menurut Guinness World Records.

Olahraga? Tak kalah menakjubkan. Kerajaan resmi jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034, meluncurkan Esports World Cup, dan memperluas e-visa ke 66 negara.

4. Pariwisata, Lingkungan, dan Inovasi

Sektor pariwisata juga meledak: pendapatan internasional naik 148% dibanding 2019, dan 76,9 juta pengunjung hadir di berbagai acara hiburan tahun lalu.

Untuk lingkungan, 115 juta pohon sudah ditanam, 118 ribu hektare lahan terdegradasi dipulihkan, dan 7.800 satwa langka dikembalikan ke habitatnya. Pertanian pun menyumbang SR114 miliar bagi PDB.

Tahun 2025 Dibuka dengan Simbol Baru

Awal 2025 membawa semangat segar dengan pengesahan simbol resmi mata uang riyal. Aktivitas non-migas kini menyumbang 56% PDB atau setara SR4,5 triliun.

Baca Juga : Canggih! Masjid Nabawi Sediakan Bimbingan via Cloud Gratis!

Kerajaan juga dianugerahi gelar “Country of the Year 2025” oleh StartupBlink berkat ekosistem inovasi dan kewirausahaannya. Riyadh bahkan dinobatkan sebagai kota dengan pertumbuhan inovasi tercepat di dunia, serta peringkat pertama global dalam nanoteknologi dan transportasi.

Hari Nasional ke-95 bukan hanya pesta perayaan, tetapi juga simbol transformasi Arab Saudi, dari diversifikasi ekonomi, ledakan pariwisata, hingga kepeloporan teknologi. Semua membuktikan ambisi Visi 2030 untuk menjadi kenyataan jauh sebelum tenggat.

Gambar 2 : Dokumentasi Jamaah Umroh Ventour Travel

Melihat kemajuan menakjubkan ini, rasanya makin rindu menapakkan kaki di Tanah Suci. Nah, sahabat bisa mewujudkan perjalanan umroh dengan nyaman dan terjangkau bersama Ventour Travel.

Ventour dikenal dengan harga ramah kantong, layanan profesional, dan fasilitas premium yang membuat ibadah jadi lebih tenang dan berkesan. Jadwal fleksibel, pendamping berpengalaman, serta akomodasi terbaik menjadi keunggulan kami.

Yuk, Segera amankan seat umroh impian sahabat bersama Ventour Travel. Klik di sini dan mulai perjalanan spiritual yang tak terlupakan!

Modus Korupsi Haji! Jemaah Lama Cuma Diberi 5 Hari Pelunasan

Modus korupsi haji 2024 mulai terungkap! KPK dalami adanya jual beli kuota haji 2024 dengan batas pelunasan hanya 5 hari untuk jemaah lama.

Gambar 1 : Jemaah Lama Cuma Diberi Waktu 5 Hari Pelunasan

Di tengah besarnya harapan jutaan umat Muslim Indonesia untuk bisa berangkat haji, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Ibadah yang seharusnya dijalani dengan penuh ketulusan ternyata disebut-sebut dicederai oleh praktik jual beli kuota.

Kini, kasus tersebut sedang ditelusuri oleh KPK, yang menemukan adanya dugaan modus tersembunyi mulai dari aturan pelunasan biaya yang terlalu singkat hingga permainan kuota tambahan dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

Jamaah Lama Diberi Tenggat Waktu 5 Hari untuk Pelunasan

Dilansir dari Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan adanya modus korupsi haji 2024 yang berkaitan dengan jual beli kuota haji khusus. Salah satu pola yang mencurigakan adalah aturan pelunasan biaya haji khusus yang hanya diberi waktu 5 hari.

Menurut KPK, aturan yang dibuat terlalu mepet ini justru membuat banyak jemaah lama tidak mampu melunasi biaya tepat waktu. Alhasil, kuota yang seharusnya terisi oleh mereka menjadi sisa. Sisa kuota inilah yang kemudian diduga dijadikan “lahan basah” untuk diperjualbelikan.

“Penyidik juga mendalami modus pengaturan jangka waktu pelunasan yang dibuat mepet atau ketat bagi calon jemaah haji khusus yang telah mendaftar dan mengantri sebelum tahun 2024, yaitu hanya dikasih kesempatan waktu 5 hari kerja,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jumat (12/9/2025).

Keterangan ini diperoleh KPK usai memeriksa Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penyelenggara Haji, Moh Hasan Afandi, pada Kamis (11/9/2025).

Kuota Khusus Tambahan dari Arab Saudi yang Diperjualbelikan

Gambar 2 : Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/7/2025) ( Sumber : Kompas )

Tak berhenti di situ, dilansir juga dari Kompas, KPK juga menemukan adanya pola lain. Budi Prasetyo menyebut kuota haji khusus tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi justru diperjualbelikan. Ironisnya, kuota itu bukan hanya dijual antarbiro perjalanan haji, tetapi juga langsung kepada sesama calon jemaah.

“Ada yang juga diperjualbelikan antarbiro, dan ada juga yang langsung diperjualbelikan kepada para calon jemaah,” ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, kuota tambahan tersebut awalnya dialokasikan melalui asosiasi biro perjalanan haji. “Ada beberapa asosiasi. Kalau tidak salah ada 12 atau 13 asosiasi yang membawahi beberapa biro perjalanan,” ujarnya.

KPK resmi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025, setelah sebelumnya meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Juga : Miris! KPK Sebut 8.400 Jemaah Jadi Korban Korupsi Haji 2024!

Kerugian Mencapai Triliunan

Gambar 3 : Modus Korupsi Kuota Haji 2024

Masalah jual beli kuota haji ini bukan hanya soal teknis pelunasan atau biro perjalanan, tetapi juga berdampak besar pada keuangan negara. Berdasarkan hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

Sebagai langkah lanjut, KPK mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Di sisi lain, Pansus Angket Haji DPR RI juga ikut menyoroti kasus ini. Mereka menemukan adanya kejanggalan pada pembagian kuota tambahan dari Arab Saudi yang jumlahnya mencapai 20.000.

Sayangnya, pembagian itu tidak sesuai regulasi yang berlaku. Dari 20.000 kuota tambahan, Kementerian Agama membaginya 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, sesuai Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019, porsi kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen, bukan 50 persen.

Budi Prasetyo menambahkan, KPK juga tengah mendalami soal jemaah yang baru mendaftar di 2024 tetapi bisa langsung berangkat. “Saksi didalami bagaimana secara teknis jemaah haji khusus yang urutannya paling akhir (baru membayar 2024) namun bisa langsung berangkat,” jelasnya.

Kasus ini masih terus dalam proses penyidikan oleh KPK. Namun perlu digarisbawahi, kasus dugaan korupsi haji 2024 sama sekali tidak melibatkan Ventour Travel.

Breaking News! Gus Irfan Dilantik Jadi Menteri Haji & Umrah!

Gus Irfan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Haji & Umrah pertama RI. Apa saja tugasnya? Simak lebih lanjut di sini!

Gambar 1 : Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah Pertama dalam Sejarah Indonesia ( Sumber Foto : TuguJatim )

Dilansir dari Himpuh, Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, sebagai Menteri Haji dan Umrah dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan awal dari sejarah baru bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Indonesia yang kini berada di bawah kementerian khusus.

Sebelum dipercaya menduduki kursi menteri, Gus Irfan dikenal sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dengan segudang pengalaman dalam mengurus jamaah. Apa saja tugas besar yang akan dijalankan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama di Indonesia?

Profil Singkat Gus Irfan

Tidak hanya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan dunia pesantren, Gus Irfan juga punya latar belakang pendidikan yang mumpuni. Beliau adalah putra KH Yusuf Hasyim sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari. Masa kecilnya ditempuh di Jombang hingga lulus dari SMPP Jombang (sekarang SMAN 2 Jombang) pada tahun 1981.

Gambar 2 : Profil Menteri Haji dan Umrah ( Sumber Foto : static.promediateknologi )

Setelah itu, ia melanjutkan studi di Universitas Brawijaya dan meraih gelar sarjana pada 1985, kemudian menuntaskan pendidikan magister di kampus yang sama pada 2002. Tidak berhenti di situ, pada 24 Februari 2025 Gus Irfan sukses meraih gelar doktor (S-3) di bidang manajemen pendidikan Islam dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sejak 1989, ia juga aktif mengabdi sebagai sekretaris umum di Pondok Pesantren Tebuireng, pesantren bersejarah yang didirikan oleh kakeknya. Perpaduan antara pengalaman, pendidikan, dan tradisi pesantren inilah yang menjadikan Gus Irfan sosok yang tepat untuk mengemban amanah besar sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama di Indonesia.

Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah

Gambar 3 : Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah ( Sumber Foto : Okezone )

Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah ini sebenarnya berawal dari langkah besar DPR RI yang pada 26 Agustus 2025 mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang baru.

Dari sinilah sejarah dimulai. Undang-undang tersebut tidak hanya menggantikan peran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), tetapi juga melahirkan kementerian khusus yang kini akan fokus sepenuhnya mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kehadiran kementerian ini diharapkan mampu memberi pelayanan lebih terarah, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan jamaah.

Baca Juga : Resmi! BP Haji Naik Kelas Jadi Kementerian Haji Dan Umroh!

Tugas Besar Kementerian Haji dan Umrah

Gambar 4 : Tugas Kementerian Haji dan Umrah ( Sumber Foto : static.promediateknologi )

Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah bukan hanya soal perubahan nama atau status lembaga. Dilansir dari CNNIndonesia.com, ada banyak tugas penting yang kini diemban kementerian baru ini sesuai dengan hasil pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI.

  • Pertama, kementerian ini akan memegang kendali penuh penyelenggaraan haji dan umrah. Artinya, seluruh infrastruktur dan SDM terkait pelayanan haji akan berada langsung di bawah kementerian ini, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih dengan Kementerian Agama.
  • Kedua, kementerian juga akan memperkuat edukasi haji. Menurut anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, tugas mereka bukan hanya mengurus keberangkatan jamaah, tetapi juga membina, melayani, serta menjamin keselamatan dan kesehatan jamaah. Bahkan, struktur kementerian ini akan hadir hingga ke daerah agar edukasi haji semakin merata di seluruh Indonesia.
  • Ketiga, aspek kesehatan jamaah juga mendapat perhatian khusus. Kementerian Haji dan Umrah diwajibkan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar setiap calon jamaah dipastikan sehat sebelum berangkat, sekaligus menjawab kritik dari Pemerintah Arab Saudi terkait tingginya angka jamaah wafat saat haji.
  • Keempat, tak kalah penting, regulasi baru ini juga menekankan pengetatan aturan umrah. Seluruh keberangkatan harus terkonfirmasi melalui sistem Kementerian Haji dan Umrah agar tidak ada lagi kasus jamaah terlantar atau menjadi korban penipuan travel nakal. Dengan cara ini, jamaah akan mendapatkan kepastian layanan mulai dari akomodasi, katering, hingga kepulangan sesuai standar internasional.
  • Kelima, kementerian ini juga bertugas menjaga komunikasi erat dengan Pemerintah Arab Saudi. Tujuannya jelas: agar Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan lebih cepat dengan transformasi layanan haji di Tanah Suci, sekaligus memastikan kuota dan fasilitas benar-benar sesuai kebutuhan jamaah.
  • Keenam, revisi undang-undang juga menekankan pentingnya evaluasi pasca haji. DPR meminta laporan penyelenggaraan disampaikan maksimal 30 hari setelah musim haji selesai, sehingga semua catatan dan masukan jamaah dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan tahun berikutnya.

Dengan tugas yang begitu besar, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat serta tuntutan modernisasi tata kelola haji dan umrah di Indonesia.

Baca Juga : Hot News! Kuota Haji 2026 Indonesia Reguler 92% & Khusus 8%!

Dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, sahabat jamaah bisa semakin optimis bahwa penyelenggaraan ibadah akan berjalan lebih baik, profesional, dan penuh kepastian. Namun, sahabat juga tetap perlu memilih mitra perjalanan yang terpercaya agar ibadah terasa tenang dan nyaman sejak berangkat hingga pulang.

Di sinilah Ventour Travel hadir dengan pengalaman panjang, pelayanan ramah, hotel yang tidak jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hingga fasilitas modern seperti kereta cepat. Semua dirancang agar sahabat bisa fokus beribadah tanpa khawatir soal layanan.

Jadi, kalau sahabat ingin berangkat haji atau umrah dengan hati yang lebih tenang dan perjalanan yang berkesan, yuk segera daftarkan diri bersama Ventour Travel sekarang juga!

Resmi! BP Haji Naik Kelas Jadi Kementerian Haji Dan Umroh!

DPR sahkan UU Haji 2026! Kini BP Haji resmi jadi Kementerian Haji dan Umrah. Apa saja 5 ketentuan baru haji berlaku 2026 yang wajib diketahui?

Gambar 1 : BP Haji Resmi Naik Status Jadi Kementerian, Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus

DPR akhirnya resmi mengesahkan RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (26/8/2025).

Kabar besar ini membawa perubahan penting bagi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Lewat aturan baru tersebut, DPR bersama pemerintah sepakat menaikkan status Badan Penyelenggaraan (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Artinya, mulai tahun depan tidak ada lagi Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di bawah Kementerian Agama, karena perannya resmi dihapus dan digantikan oleh kementerian baru ini.

BP Haji Menjadi Kementerian Haji dan Umroh

Dilansir dari Himpuh, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menjelaskan bahwa perubahan ini otomatis akan membawa penyesuaian di tubuh Kemenag.

“Otomatis maka nanti akan ada penyesuaian. Karena pada saat hari ini Kementerian Haji dan Umroh itu kan sudah berdiri sendiri. Maka di Kementerian Agama otomatis harus dilepas. Sudah tidak ada lagi yang menyangkut dengan namanya Ditjen PHU,” kata Selly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Selly yang juga anggota Panja RUU Haji dan Umrah menambahkan, detail penyesuaian kelembagaan akan dikoordinasikan antara Kementerian PAN-RB dengan Kemenag. Menurutnya, akan ada pembahasan apakah terjadi peleburan di direktorat tertentu atau opsi lainnya.

Gambar 2 : DPR Sahkan Revisi UU Haji Termasuk BP Haji yang Resmi Jadi Kementerian

“Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah sumber daya manusia dan aset-aset yang ada di Kementerian Agama itu nanti akan ditarik di Kementerian Haji dan Umroh,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyesuaian kelembagaan ini penting, mengingat kementerian baru ini akan berstatus instansi vertikal yang bekerja hingga tingkat provinsi serta kabupaten/kota. “Tentu perlu ada penyesuaian karena kan kita mengetahui instansi ini adalah instansi vertikal berarti harus ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota,” tambahnya.

Kesepakatan pembentukan kementerian ini sendiri lahir dari Panja DPR dan pemerintah yang menambahkan pasal khusus di dalam revisi UU Haji dan Umrah. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menegaskan adanya penambahan Pasal 21–23 yang secara eksplisit menyebut keberadaan Kementerian Haji dan Umrah.

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan haji dan umroh yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama,” jelasnya.

Ketua Panja RUU Haji, Singgih Januratmoko, pun menutup rapat dengan menyetujui penambahan pasal tersebut. “Kita setuju, Pak, terus (Pasal) 23 satu irama,” ungkapnya.

Baca Juga : Miris! KPK Sebut 8.400 Jemaah Jadi Korban Korupsi Haji 2024!

Ketentuan Baru Penyelenggaraan Haji 2026

Meski draf final UU belum dirilis resmi, sejumlah poin penting sudah terungkap dalam pembahasan. Berikut 5 aturan baru yang disepakati:

1. Kendali Penuh di Kementerian Haji
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji kini sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Haji. Mulai dari infrastruktur hingga SDM.
“Dan tadi sepertinya sudah disepakati bunyi pasalnya sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih. Dan itu bisa di klaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama yang, ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah,” ujarnya.

2. Kuota Petugas Haji Daerah Dikurangi

Gambar 3 : Kuota Petugas Haji Daerah 2026 akan Dikurangi

Marwan juga menyampaikan bahwa kuota tim petugas haji daerah (TPHD) akan dikurangi demi efisiensi, sehingga kuota jamaah bisa ditambah mulai 2026.
“Panja tidak menghapus kuota petugas haji daerah, hanya membatasi saja, karena menyangkut yang selama ini petugas daerah ini terlalu besar memakai jumlah kuota jemaah. Jadi panja mengurangi jumlah petugas haji daerah,” katanya.

3. Petugas Haji Boleh Non-Muslim
Ketua Panja RUU Haji, Singgih Januratmoko, mengungkap adanya kesepakatan untuk menghapus syarat bahwa petugas haji harus muslim, khususnya bagi PPIH di embarkasi atau daerah minoritas.
“Syarat PPIH diatur oleh peraturan pemerintah, 206 dihapus tapi ada klausul, Pak, petugas PPIH diatur oleh peraturan menteri gitu loh,” jelasnya.

Baca Juga : DPR & Pemerintah Setuju! Petugas Haji Bisa dari Non Muslim

4. Kuota Kabupaten/Kota Ditentukan Menteri
Kuota haji reguler kini langsung ditetapkan menteri, bukan lagi pemerintah daerah. Kuota akan dibagi berdasarkan jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu di tiap provinsi.

5. Usia Minimal Haji Turun Jadi 13 Tahun
Aturan baru juga menurunkan batas usia minimal calon jamaah haji dari 17 tahun menjadi 13 tahun, merujuk pada batas usia akil balig.
“Jadi ada UU Haji ini dilaksanakan satu pasal berlandaskan syariah, sementara umur haji yang ada itu 17 tahun. Sementara kalau berdasarkan syariah itu, orang mimpi (mimpi basah) orang mimpi itu kurang lebih umur 12 atau 13 tahun gitu,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII, Ansory Siregar, Jumat (22/8).

Baca Juga : Revisi UU Haji dan Umrah! Usia Minimal Haji Menjadi 13 Tahun

Perubahan besar dalam regulasi ini tentu semakin membuka peluang bagi siapa saja yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lebih terarah dan nyaman. Nah, untuk persiapan terbaik, sahabat bisa mempercayakan perjalanan sucinya bersama Ventour Travel.

Ventour Travel hadir dengan layanan profesional, pembimbing ibadah berpengalaman, fasilitas hotel dekat Masjidil Haram & Masjid Nabawi, hingga pilihan program haji khusus dengan masa tunggu 5 – 9 tahun dan nyaman. Tidak hanya itu, Ventour juga memiliki keunggulan pada pelayanan personal dan pendampingan intensif, sehingga sahabat bisa fokus beribadah tanpa khawatir soal teknis perjalanan.

Jangan tunda niat suci sahabat! Yuk, konsultasikan rencana haji bersama tim Ventour Travel sekarang juga, dan wujudkan perjalanan ibadah terbaik seumur hidup.